TIMES DENPASAR, DENPASAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali, masih berfokus melakukan evakuasi warga terdampak banjir yang melanda hampir seluruh kota sejak dini hari, sebelum menetapkan status kebencanaan secara resmi. Tiga korban jiwa telah dilaporkan meninggal dunia dan dua lainnya dinyatakan hilang.

Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelamatan nyawa. “Ya tentu sekarang kami belum bisa (menentukan status kebencanaan) karena saya dari jam 4 pagi bersama pak wakil di lapangan, belum menentukan, sekarang kami turun untuk penyelamatan, evakuasi dulu, itu prioritasnya,” kata dia, Rabu (10/9/2025).

Korban yang berhasil dievakuasi telah dibawa ke posko pengungsian yang berlokasi di balai-banjar setempat. Wali Kota juga menyatakan bahwa penetapan status darurat bencana akan segera dibahas, karena hal tersebut menjadi dasar untuk mengeluarkan anggaran darurat kebencanaan.

“Yang jelas pasti kita akan bahas status darurat bencana karena itu dasar kita untuk mengeluarkan anggaran darurat kebencanaan untuk menanggulangi para korban,” ujarnya.

Pemkot Denpasar telah memetakan setidaknya tujuh titik banjir terparah, yaitu:

1. Kawasan Pasar Badung dan Sungai Tukad Badung

2. Kertalangu

3. Padangsambian Kaja

4. Pura Demak

5. Sidakarya

6. Panjer

7. Pemogan di kawasan Taman Pancing

Banjir ini disebut-sebut sebagai yang terparah sepanjang sejarah, dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 24 jam yang membebani hulu Tukad Badung. Dampaknya sangat serius, bahkan Rumah Sakit Wangaya harus beroperasi dalam kondisi darurat akibat listrik padam dan genset yang tidak berfungsi.

Selain evakuasi, Pemkot juga mulai mendata kerugian dan kerusakan, termasuk dua toko kain di Jalan Sulawesi yang runtuh diterjang derasnya arus Tukad Badung. Wali Kota berkomitmen untuk memberikan ganti rugi kepada para korban, baik pedagang maupun warga yang mengalami kerusakan properti.

“Kami akan siapkan dari dana bencana untuk kerugian pedagang... kita mendata kerugian yang ditimbulkan di desa-desa, kerugiannya kita akan ganti rugi,” ucap Jaya Negara. (*)