TIMES DENPASAR, DENPASAR – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni secara resmi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas tindakan pembakaran mahkota Cenderawasih yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Daerah (BKSDA) Papua. Permintaan maaf ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (27/10/2025).

Menhut menjelaskan bahwa meskipun pemusnahan barang bukti hasil sitaan dalam kasus perdagangan satwa liar dilindungi adalah prosedur yang secara hukum benar, namun secara budaya tindakan tersebut keliru. “Secara hukum tindakan tersebut benar, namun jika memperhatikan kearifan lokal, tindakan jajarannya tidak kontekstual yang mengakibatkan ketersinggungan masyarakat Papua,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret untuk mencegah terulangnya insiden serupa, Menhut akan segera mengadakan pertemuan daring dengan seluruh kepala BKSDA di Indonesia. “Saya rencana hari ini akan mengumpulkan secara Zoom (daring) seluruh BKSDA untuk menginventarisasi lagi apa yang di masyarakat itu dianggap tabu atau sakral,” kata Raja Juli Antoni.

Tujuannya adalah untuk menggali dan memetakan nilai-nilai kearifan lokal di setiap daerah, sehingga proses penegakan hukum ke depan dapat lebih sensitif dan tidak melanggar hal-hal yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat.

Insiden ini bermula dari pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah, yang menyoroti reaksi keras masyarakat Papua terhadap pembakaran mahkota Cenderawasih. Sulaeman mengingatkan bahwa benda tersebut memiliki makna budaya yang sangat penting dan kerap digunakan dalam penyambutan pejabat.

Menhut juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengutus pejabat eselon I untuk berdialog langsung dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan perwakilan mahasiswa di Papua guna meredakan situasi.