TIMES DENPASAR, JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus peneliti dari Citra Institute, Yusa' Farchan menuturkan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang diterima Pemkot Tangsel dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2020 harus diapresiasi. 

Menurut Yusa' Farchan, nilai WTP menjadi indikator atas transparansi keuangan daerah yang dilakukan secara wajar dan bebas dari salah saji material serta sesuai dengan peraturan keuangan.

Dia menambahkan, tentu ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berusaha optimal dalam mengelola APBD dan juga aset daerah.

"Penghargaan WTP untuk ke-9 kalinya ini, merefleksikan potret kepemimpinan daerah yang sensitif terhadap tata kelola keuangan daerah berbasis transparansi dan akuntabilitas. Tentu kita berterimakasih baik kepada Ibu Airin maupun Pak Benyamin Davnie," kata Yusa' Farchan saat dihubungi TIMES Indonesia di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

"Ke depan, Predikat WTP harus mampu menjadi stimulus atas performa kinerja keuangan yang lebih baik lagi sekaligus menjadi energi positif bagi seluruh jajaran Pemkot Tangsel untuk terus melakukan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Bagaimanapun, WTP merupakan salah satu indikator kepercayaan stakeholders terhadap kesesuaian, relevansi, dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan," imbuhnya.

Selain itu, Pemkot Tangsel juga harus berupaya untuk terus mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah, terutama sumber penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum/ Khusus dari pemerintah pusat. 

Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo tersebut mengatakan, meskipun mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan pada pertimbangan untuk mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (horisontal imbalances) maupun vertical imbalances, namun spirit desentralisasi fiskal yang telah berjalan sejak 2001 sesungguhnya adalah bagaimana menciptakan kemandirian daerah.

"Oleh karenanya, Pemkot Tangsel harus lebih kreatif lagi dalam menggenjot pendapatan asli daerah baik dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya," kata Pengamat Politik Citra Institute, Yusa' Farchan. (*)